Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

WUJUDKAN DESA MANDIRI

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) lebih dari 75.

Sejak OMPO WIJAYA, S.Ag (Kepala Desa Toaya) menjabat, dengan langkah dan upaya yang strategis di tahun 2021 sampai dengan sekarang Desa Toaya mampu menyandang predikat Desa Mandiri. Hal ini terlihat dari hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 dengan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) 0.8156 Klik disini untuk mengetahui IDM Desa Toaya.

WUJUDKAN DESA CERDAS

Salah satu konsep pengembangan desa yang cocok untuk era sekarang adalah konsep desa cerdas yaitu konsep pengembangan desa dengan memanfaatkan teknologi digital baik untuk pelayanan publik dan pengembangan kawasan seperti infrastruktur, teknologi informasi, teknologi komunikasi, transportasi, zonasi, irigasi, drainase, dan energi. Aspek yang harus dipenuhi dalam awal pengembangan Desa Cerdas dengan smart village antara lain:

1. Optimalisasi layanan pemerintah desa dalam sistem informasi desa, contohnya adalah desa cerdas yang mampu menyediakan sistem informasi yang baik dan sistem pelayanan yang mudah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Optimalisasi pengelolaan lingkungan, contohnya adalah desa cerdas yang mampu menyediakan teknologi pengolahan dan pengelolaan air minum dari sumber mata air lokal secara efisien.

WUJUDKAN DESA BERDATA

Hasil pendataan yang diintegrasikan dalam Sistem Informasi Desa (OpenSID) menjadi dasar penentuan kegiatan yang dilaksanakan dengan dana desa. Kesempatan bagi desa yang belum memiliki sarana prasarana sistem informasi desa yang memadai, maka dalam jangka pendek dapat melakukan pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meliputi tower jaringan internet, pengadaan komputer, smartphone, atau langganan internet.

Maka berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mewajibkan pemerintahan desa untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID). Maka dari itu, OpenSID adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam implementasi UU desa tersebut.